28.2 C
Mamuju
Sunday, 22 November 2020

NU dan Muhammadiyah Tolak HTI

Harusbaca

Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE BPOM di Mamuju Ketat 3M

Mamuju, Fakta79 - BPOM bekerjasama dengan anggota Komisi IX DPR RI Andi Ruskati Ali Baal kembali melaksanakan...

Penyelundupan Sabu 5 Kg di Sulbar Digagalkan

Mamuju, Fakta79 - Polda Sulawesi Barat (Sulbar) menggagalkan upaya penyelundupan sabu asal Palu, Sulteng. Dalam kasus tersebut,...

Indonesia Punya Peran Besar dalam Pertumbuhan Ekonomi Islami Dunia

Jakarta, Fakta79 – Pademi Covid-19 selama 2020 telah menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk pada sektor industri...

Mamuju, Fakta79 – Lembaga ESENSI Sulawesi Barat menggelar webinar melalui aplikasi zoom yang diikuti ormas islam.

Topik dalam webinar tersebut membahas seputar Khilafah dan Populisme Islam.

Ketua PW. Muhammadiyah Sulawesi Barat, Wahyun Mawardi mengatakan, adanya wacana menghidupkan kembali khilafah. Kendati secara tektual tidak ditemukan perintah yang tegas perihal pendirian negara khilafah.

“Konsep khilafah ini terkesan utopis-romantis sebab realitasnya menunjukkan sejumlah upaya menyatukan umat Islam di seluruh dunia justeru masih kedodoran. Yang jadi persoalan bagaimana merealisasikan konsep khilafah secara empiris-realistis,” ungkap Wahyun yang juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 17 November 2020.

Menurut Wahyun, bila konsep ini dipaksakan akan terjadi benturan teologis dan politis.

“Karena itu, sikap Muhammadiyah tegas. Tidak setuju dengan agenda khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menggiring opini yang seolah-olah Muhammadiyah sedang dimasuki oleh para pengusung khilafah. Sebab hal itu dapat mencederai citra Muhammadiyah yang merupakan organisasi modern dan moderat.

Demikian halnya dengan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Barat, Adnan Nota.

Adnan mengatakan, terpaan populisme agama telah membawa sejumlah persoalan yang kian pelik dalam konteks kebangsaan. Sebab, segalanya ingin serba dikaitkan dengan islam.

Demikian pula dengan usungan ide khilafah. Hal tersebut menurutnya dipicu oleh doktrinasi yang menganggap bahwa politik merupakan bagian pokok dari Agama.

“sehingga kalau ada yang mencoba melakukan otokritik terhadap hal itu, maka langsung dilabeli sebagai kafir. Karena dianggap melawan firman Tuhan,” terang Adnan Nota, yang juga Kepala Kantor Kementrian Agama Majene.

Sementara, lanjutnya, dalam pandangan Imam Syafii, politik merupakan bagian dari syariah dan salah satu cabang di antara cabang-cabanganya.

“Problem kedua ketika ide khilafah hendak diterapkan, adalah belum jelasnya model penerapan yang dianut. Apakah akan menggunakan mazhab tertentu atau seperti apa. Kalau tidak, wajar jika hal ini disebut dengan labelisasi,” kata Adnan.

Hal paling mengerikan dari semua itu adalah ketika agama dan politik tidak memiliki garis demakrakasi yang jelas.

“Ini bisa mengaburkan posisi Agama dalam ruang social kita. Bisa berbahaya bagi umat islam,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi STAIN Majene, Dr. Muhammad Nasir mengungkapkan, kekuatirannya terhadap potensi munculnya embrio baru Gerakan ala Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI). Termasuk ketika ada aktivis HTI yang tiba-tiba berlabuh sebagai anggota salah satu partai politik.

“Ini menjadi tugas bersama sejumlah ormas mainstream, agar benar-benar serius merespon persoalan ini. Jangan sampai justru mereka yang menjadi dominan dalam arus perebutan pengaruh di mata umat,” tandasnya. (*)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Terbaru

Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE BPOM di Mamuju Ketat 3M

Mamuju, Fakta79 - BPOM bekerjasama dengan anggota Komisi IX DPR RI Andi Ruskati Ali Baal kembali melaksanakan...

Penyelundupan Sabu 5 Kg di Sulbar Digagalkan

Mamuju, Fakta79 - Polda Sulawesi Barat (Sulbar) menggagalkan upaya penyelundupan sabu asal Palu, Sulteng. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka dengan...

Indonesia Punya Peran Besar dalam Pertumbuhan Ekonomi Islami Dunia

Jakarta, Fakta79 – Pademi Covid-19 selama 2020 telah menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk pada sektor industri halal. Pandemi ini diperkirakan menyebabkan...

Wujudkan Transmigrasi Sebagi Pusat Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Mamuju, Fakta79 - Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat senantiasa melakukan inovasi baru dan mendekatkan diri kepada para warga transmigrasi pada 6 daerah...

NU dan Muhammadiyah Tolak HTI

Mamuju, Fakta79 - Lembaga ESENSI Sulawesi Barat menggelar webinar melalui aplikasi zoom yang diikuti ormas islam. Topik dalam...
- Advertisement -

Berita serupa

- Advertisement -