BPK Perwakilan Sulbar Audit Anggaran Penanganan Covid

0
8

Mamuju, Fakta79.net– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat, tetap melakukan audit penggunaan anggaran penanganan pandemi covid-19, meskipun dilakukan secara khusus dan masih suasana WFH (work form home).

Hal ini mengemuka dalam kegiatan media workshop yang dilaksanakan BPK Perwakilan Sulbar dengan wartawan media cetak, elektronik dan online di Rangas Beach Mamuju, Kamis (01/07/2021)

“Sore ini, kita diberi kesempatan tatap muka dan bisa berdialog. Keadaannya tidak terlalu formil, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski covid, kita tetap menjalankan tugas penyusunan laporan akuntabilitas keuangan di Sulbar,” ucap Ali Wardhana, mengawali workshop kemarin.

Untuk penanganan pandemi di daerah ini, BPK telah melakukan pemeriksaan untuk semester II 2020. Pemeriksaan yang dilakukan dengan menyasar kinerja dan kepatutan pemda terhadap peraturan perundang-undangan atas penanganan covid. Cakupan pemeriksaannya mulai dari fefocusing dan realokasi anggaran penanganan covid, serta tambahan angaran negara/daerah dan skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Ali Wardhana menjelaskan, tahapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemda terbagi menjadi tiga.

Pertama, pemeriksaan pendahuluan. Disini, auditor BPK melakukan pengumpulan data dan informasi fokus pada pemeriksaan terinci berdasarkan risk based audit. Kemudian mengumpulkan data indikasi permasalahan permasalahan penanganan pandemi Covid-19 pada pemda yang akan disusun audit design matrix dan penentuan hal pokok pemeriksaan.

Kedua, pemeriksaan terinci. Di tahap ini, auditor berfokus pada hasil dari pemeriksaan pendahuluan. Ketiga, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Selanjutnya, Ali Wadhana menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid-19 di Pemprov Sulbar. Ada capaian positif. Diantaranya, telah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemda agar memastikan agar seluruh jejaring laboratorium RT-PCR telah memiliki standar BSL-2. Kemudian, RSUD Sulbar juga telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis.

Penjelaskan itu kemudian dilengkapi dengan memaparkan hasil pemeriksaan kepatutan penanganan covid pada Pemprov Sulbar. Secara umum, pemprov dianggap telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski di satu sisi masih terdapat beberapa temuan-temuan. Seperti pengadaan barang dan jasa untuk penangana covid pada bidang kesehatan yang belum didukung bukti-bukti kewajaran harga, dan beberapa temuan lainnya. Namun, semua itu telah ditindaklanjuti pemprov berdasarkan rekomendasi BPK.

Lanjut Ali Wardhana lalu menjelaskan lagi bahwa selain mengaudit kinerja pemprov dalam penanganan covid, BPK juga memeriksa kinerja pemkab. Seperti kinerja Pemkab Polman dalam penanganan pandemi ini. Hasilnya cukup efektif. BPK menemukan hal-hal positif.

Diantaranya yang menjadi sampling yang diungkap kemarin adalah kinerja Pemkab Polman dan Pasangkayu yang dianggap cukup efektif. Semuanya dinilai telah menyedialan fasilitas layanan kesehatan yang menerapakan manajemen klinis, mendistribusikan logistik pencegahan covid secara memadai, telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, hingga pelaksanaan sosialisasi pengenalan dan pencegahan penyebaran covid 19.

Sesungguhnya, kata Ali Wardhana, fokus terhadap penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, masih terus berlanjut. Semua ini dilakukan agar anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran dan tercapai manfaatnya bagi masyarakat.

“Untuk penanganan covid ini semua stakeholder berperan. Mulai dari unsur pemda, TNI dan Polri, hingga komponen masyarakat. Kami pun demikian. Semua punya peran masing-masing. Yang intinya, tentu kita ingin pandemi ini segera berlalu. Dan terpenting, dalam penanganannya semua sesuai aturan, terkhusus pada penggunaan anggarannya,” ucap Ali Wardhana di hadapan para pekerja media.

Sejumlah pertanyaan pun lahir dalam forum ini. Seperti, bagaimana cara BPK memonitoring dan mengaudit penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang bentuknya barang habis pakai. Untuk hal itu, Ali Wardana menjelaskan, bahwa mulai dari awal sudah dilakukan pengawasan. Selain itu, BPK dalam melakukan audit juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Banyak lho informasi dan laporan-laporan kami dapatkan darai BPKP. Selain itu, tim kami juga terjun ke lapangan,” ujar Ali.

Ia berharap, kedepan sinergitas BPK dengan media massa semakin kuat. Dari kerjasama ini diharapkan ada sharing data dan informasi guna mencitakan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan negara/daerah.(sur/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here