ABM Hadiri Rapat Paripurna Tentang Hak Interpelasi DPRD

0
5

fakta79.net – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar hadiri rapat paripurna tentang penjelasan Gubernur atas Keputusan DPRD terhadap Hak interpelasi DPRD dan pandangan DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas keputusan DPRD terhadap hak interpelasi.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang didampingi tiga Wakil DPRD Sulbar yang dihadiri anggota DPRD, Sekda Provinsi dan Pimpinan OPD Lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat dimulai pada pukul 15.00 Wita, yang digelar diruang paripurna DPRD Sulbar di jalan Abd Malik Pattan Ending, Kelurahan Rangas, Kecamatan Mamuju. Senin (16/7/21)

Dalam rapat itu, Ali Baal Masdar menjawab Hak interpelasi DPRD dan pandangan DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas keputusan DPRD terhadap hak interpelasi secara singkat menerima tepukan tangan dari sejumlah peserta Rapat, termasuk pimpinan dan anggota DPRD yang berada diruangan rapat paripurna tersebut.

Sebelum menutup jawaban atas Hak interpelasi dan memberikan kesempatan kepada Sekprov Sulbar Ali Baal Masdar menutup dengan harapan “semoga kedepannya semuanya sudah Marasa” katanya

Usai menjawab secara singkat hak interpelasi DPRD, Ali Baal Masdar memberikan kesempatan kepada Sekprov Sulbar, Muh Idris untuk melanjutkan menjawab Hak interpelasi DPRD.

Saat ditemui sejumlah pewarta di Mamuju, Muh Idris menyampaikan terkait jawaban gubernur saya hanya membacakan.

“ini penjelasan gubernur saya hanya membacakan, jadi penjelasan gubernur itu terhadap 8 poin yang dipertanyakan DPRD sesuatu yang belum jelas, nah tadi ini kita sudah jelaskan bahwa kenapa lambat kami menjawab hak interpelasi ini karena masih dalam proses pemetaan konsolidasi tim ahli, pakar – pakar hukum karena ini berkaitan dengan anggaran” katanya

Sehingga menurut muh idris lambatnya memberikan jawaban atau penjelasan karena dilakukan meeting, “kita lambat menjawab karena kita lakukan meting dan akhirnya kita mendapatkan informasinya, yang pertama, dari sekian bantuan hibah dan bantuan sosial itu ditemukan tiga permula, ada formula yang memang tidak SK Gubernur itu sudah bisa jalan dan jumlah lumayan ada sekira 20 Milliar dan sudah bisa jalan dan aman dimata hukum” katanya

Menurut muh Idris formula yang kedua bisa dijalankan tapi harus dilengkapi dulu, misalnya ada yang ada proposalnya dan ada yang hilang yang hilang ini harus dilengkapi dulu, itu yang kedua dan yang ke tiga ada kelompok yang tidak bisa jalan karena tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, DPRD akan kembali menjawab penjelasan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui rapat paripurna. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here